NesiaNet

Kolaborasi LPK dan DUDI serta Peningkatan Program Pemagangan sebagai Strategi Efektif Mengurangi Pengangguran: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB menyelenggarakan Forum Komunikasi Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri Tahun 2024 di Hotel Aston Inn Mataram pada Rabu, 22 Mei 2024. Acara ini dihadiri oleh 75 peserta, termasuk pejabat Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota se-NTB, Bappeda NTB, Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS), Bursa Kerja Khusus (BKK), Bursa Kerja Swasta (BKS), Anjungan SiapKerja, asosiasi industri, dan berbagai perusahaan.

Narasumber yang hadir dalam kegiatan ini meliputi Direktur Bina Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri Siti Kustianti, Kepala Bappeda NTB Dr. Ir. H. Iswandi, M.Si, Direktur Eksekutif KADIN NTB, dan Kepala BPVP Lombok Timur.

Sektor ketenagakerjaan di NTB menunjukkan perkembangan yang signifikan dengan adanya penempatan tenaga kerja baik di dalam maupun luar negeri. Bursa Kerja Khusus (BKK) di SMK berperan penting dalam program penempatan tenaga kerja domestik. Tahun ini, direncanakan ada 10 BKK yang akan mengadakan job fair.

Hingga triwulan I tahun 2024, empat perusahaan telah menjalankan program Antar Kerja Antar Daerah (AKAD), dengan penempatan di perusahaan kelapa sawit di Kalimantan. Sementara itu, hingga April 2024, penempatan tenaga kerja ke luar negeri mencapai 8.700 orang. Disnakertrans NTB optimis dapat mencapai target 18.000 penempatan kerja hingga akhir tahun 2024.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi, S.Sos., MH, menyampaikan bahwa salah satu tantangan utama di sektor ketenagakerjaan adalah ketidaksesuaian antara keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan industri, yang menyebabkan angka pengangguran meningkat.

Mengatasi hal ini, Pemda NTB melalui Disnakertrans Provinsi NTB menguatkan sinergi antara lembaga pelatihan kerja dan dunia industri serta memperluas program pemagangan sebagai strategi efektif mengurangi ketidakcocokan keterampilan tersebut.

Strategi ini diwujudkan melalui inovasi program PePADU Plus sejak tahun 2021, yang telah meningkatkan penyerapan alumni pelatihan ke dunia kerja dari 20 persen menjadi 86 persen, dan selama tiga tahun berturut-turut berhasil menurunkan angka pengangguran terbuka secara signifikan, meskipun jumlah angkatan kerja baru bertambah sekitar 150 ribu hingga 200 ribu orang setiap tahunnya.

PePADU Plus meraih penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tahun 2023 sebagai Top 45 Inovasi Pelayanan Publik Terpuji Tahun 2023.

Strategi ini terus diperkuat dengan kebijakan nasional melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2022 tentang integrasi dan revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi, serta Perpres Nomor 57 Tahun 2023 tentang Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan, yang mengharuskan pemberi kerja memberikan informasi pekerjaan melalui satu sistem kepada pemerintah.

Aryadi mengajak perusahaan, lembaga pelatihan, dan pendidikan vokasi untuk memanfaatkan momentum ini dengan memperkuat kolaborasi guna meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan produktivitas usaha, serta menurunkan angka pengangguran terbuka.

Data BPS NTB pada Februari 2024 mencatat jumlah angkatan kerja NTB sebanyak 3,03 juta orang, meningkat 163,34 ribu orang dibandingkan Februari 2023, dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) naik 2,80 persen poin. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2024 turun menjadi 3,30 persen, mengalami penurunan 0,42 persen poin dibandingkan tahun sebelumnya. Aryadi menyarankan agar peluang kerja tidak hanya difokuskan di dalam daerah tetapi juga di luar negeri.

Sejak tahun lalu, LPK/LPKS diminta membangun kerja sama dengan dunia industri sebelum melakukan pelatihan, serta melibatkan industri dalam proses perencanaan hingga evaluasi.

"Angkatan kerja kita perlu diuji kompetensinya sebelum memasuki dunia kerja. Mereka harus memiliki pengetahuan dan pengalaman di industri. Oleh karena itu, program pemagangan yang melibatkan praktek langsung di dunia usaha merupakan cara paling cepat dan efektif untuk mencetak tenaga kerja yang kompeten sesuai kebutuhan perusahaan. Program magang ini perlu diperluas," tambah Aryadi.

Ia juga berharap agar BLK yang dikelola pemerintah tidak ragu mendatangkan instruktur profesional dari industri, karena hal ini sangat membantu penyerapan tenaga kerja.

"Dengan perkembangan teknologi, banyak pekerjaan hilang dan digantikan oleh teknologi, namun muncul pula pekerjaan baru. Oleh karena itu, lembaga pendidikan vokasi, BLK/LPKS, dan BLK Komunitas bersama dunia industri harus bekerja sama membuat kurikulum dan melakukan Job Future Analysis untuk memaksimalkan penyerapan tenaga kerja sehingga dapat mewujudkan Generasi Indonesia Emas Tahun 2045," pungkas Aryadi.